PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura memutus sebagai berikut: MENGADIL I: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXIII Periode 2024-2026 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIII Periode 2024-2026 jo. Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXIV Periode 2026-2028 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIV Periode 2026-2028 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, yakni membawa atau memindahkan barang milik Perusahaan ke luar Lingkungan Perusahaan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan izin tertulis dari yang berwenang sesuai Ketentuan Perusahaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana Pasal 29 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIII Periode 2024-2026 jo. Pasal 29 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIV Periode 2026-2028 dan pelanggaran Tata Tertib Kerja yakni melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan/atau menyalahgunakan jabatan dan/atau wewenangnya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya 9 dari 10 4. sehingga merugikan Perusahaan, sebagaimana Pasal 25 ayat (36) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIII Periode 2024-2026 jo. Pasal 25 ayat (36) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XIV Periode 2026-2028 yang sanksinya pemutusan hubungan kerja. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan. 5. Menyatakan hak yang diterima Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp266.244.325,52 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah lima puluh dua sen) sebelum dipotong pajak, dengan perincian sebagai berikut: a. Manfaat dana pensiun pada DPFI b. Selisih yang wajib dibayar Penggugat c. Uang Penggantian Hak d. Upah proses selama 6 (enam) bulan Jumlah Rp 83.824.987,00 Rp 43.193.813,00 Rp 59.003.125,52 Rp 80.222.400,00 + Rp266.244.325,52 6. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).