1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Pengalaman Kerja bagi Penggugat;
4. Menuntut Tergugat untuk menyelesaikan Pembayaran BPJS KetenagaKerjaan dengan tanggal PHK sah sesuai putusan Pengadilan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada  Penggugat sebagai berikut :
   1. Uang Pesangon : 9 x Rp.16.289.580=Rp. 146.606.220,00
   2. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp.16.289.580,00=Rp 97.737.480,00
   3. Uang Penggantian Hak (UPH) :

• Uang Penggantian Cuti terakhir yang belum hangus 4/25 x  Rp.16.289.580,00= Rp 2.606.332,8
  1. Uang Pisah : 1xRp.16.289.580,00=Rp.16.289.580,00
  2. Upah Proses : 6 xRp.16.289.580,00=Rp.97.737.480,00

Maka Total Hak Normatif Sdr. Florian Innocentius Izak Tara Adalah sebesar :

1. Uang Pesangon                                                                   =Rp.146.606.220,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja                                       =Rp.  97.737.480,00
3. Uang Penggantian Hak                                                      =Rp.    2.606.332,8
4. Uang Pisah                                                               =Rp. 16.289.580,00
5. Upah Proses                                                                         =Rp. 97.737.480,00

Jumlah                                                                              =Rp.360.977.092,00

(Tiga Ratus Enam puluh Juta Sembilan Ratus TujuhPuluh tujuh RibuSembilan Puluh Dua Rupiah)

1. Menghukum Tergugat  untuk membayar Uang Paksa (dwangsom)  kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
2. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon  putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).